Mining law. Hukum pertambangan adalah hukum yang
Hukum pertambangan adalah hukum yang ... kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Terkait dengan pemanfaatan tanah Hak Milik Tanah Hak Guna ... sebelum berlakunya …
Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam …
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline disiapkan ... IUPK, IPR, atau Surat Izin Penambangan Batuan ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang …
PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN …
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TESIS Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Derajat Gelar S-2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Disusun oleh : BAKTI BINA DARMAYANTI 2005 DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS …
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.5 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran I huruf CC nomor urut 2.
PEMBAHASAN MAKALAH ISTILAH HUKUM PERTAMBANGAN …
Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 …
SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Abstraksi. Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak peninggalan zaman Kerajaan Hindu Sriwijaya dan masakerajaanMajapahit. Hal …
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI …
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013 206 ... undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 6 ayat (1) ... kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
PT Tak Punya IUP Eksplorasi? Ini Sanksi Pidananya
Sanksi Pidana Jika PT Tak Punya IUP. Lantas adakah sanksi jika badan usaha melanggar ketentuan IUP eksplorasi? Sepanjang penelusuran kami, dalam Permen ESDM 7/2020 dan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 memang tidak memuat ketentuan sanksi terkait. Namun demikian, sebenarnya sanksi juga dapat dilihat dalam …
BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum …
A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara 1. Pengertian Hukum Pertambangan Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang …
Tiga Mahasiswa Teknik Informatika ITB Juara 3 …
16 hours agoBANDUNG, itb.ac.id - Tim Three Wise Monkey yang terdiri atas tiga mahasiswa teknik informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Enrique Alifio Dytia, …
Makalah Hukum Pertambangan
Kedalaman penambangan 4 meter untuk pencetakan empang dan kemiringan lereng harus sesuai dengan dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Lingkungan Hidup dan …
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN …
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal di Dalam Kawasan TAHURA Gunung Menumbing Bangka Barat". Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan
5 Contoh Pelanggaran Norma Hukum di Masyarakat
Berikut beberapa contoh pelanggaran norma hukum yang sering terjadi di masyarakat. 1. Pelanggaran Lalu Lintas. Apabila pengendara motor tidak menggunakan …
Makalah pertambangan hukum sda | PDF
Penulis sadar bahwa dalam makalah Hukum SDA ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran anda, untuk sempurnya penulisan-penulisan selanjutnya. Demikian semoga makalah Hukum SDA ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. …
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku …
Hukum Pidana; Penambangan pasir; Ilegal. Cara Mengutip (APA Citation Style): Ariyanti, Dwi Oktafia, Ramadhan, Muhammad, dan Murdomo, JS. (2020). ò Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal ó. Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 30-47 Kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, hasil yang …
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA …
3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu Barang Siapa, Yang Melakukan Penambangan, dan Tanpa Izin; 2.) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana Pertambangan tanpa Izin dalam putusan Nomor
Tambang Ilegal Makin Menjamur, Pemerintah Ngapain Aja?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertambangan ilegal yang ramai diperbincangkan publik saat ini dinilai sebagai salah satu contoh lemahnya fungsi pengawasan dan pengaturan pemerintah dalam tata kelola pertambangan dalam negeri. Pengamat Hukum Pertambangan Wahyu Nugroho menyebutkan hal tersebut diperparah saat pemerintah …
SKRIPSI
kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 Januari 2009 di
Makalah Hukum Pertambangan | PDF
dari 14 MAKALAH " Pengantar Hukum Pertambangan " Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pertambangan Dosen Pengampu: Muhammad …
Izin Pertambangan Pihak Asing
Kemudian, harus diingat juga bahwa ada ketentuan divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa s etelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki …
Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Wilayah …
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline disiapkan ... IUPK, IPR, atau Surat Izin Penambangan Batuan ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun …
Undang-Undang Terkait Penambangan Pasir Laut – …
Penambangan pasir di laut dilarang dilakukan dilaut sebagaimana diatur dalam UU 27 tahun 2007 dan direvisi dengan UU 1 tahun 2014, dimana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. Pasal 35 ayat 1, melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, …
SKRIPSI IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM …
Data Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Kasus Pertama di Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Berdasarkan Kegiatan Razia Polda Sumbar dan ... Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana . 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 …
Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan …
Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan …
PENAMBANGAN PASIR LAUT DAN ANCAMAN …
tentang usaha pertambangan pasir dimana sebuah Ijin Usaha Pertambangan dengan luas maksimal 1000 ha untuk penambangan pasir laut (Kabupaten Serang, 2011). Selain pengaturan luas areal penambangan kegiatan pasca tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal juga perlu diatur.
(DOC) Pertambangan Tanpa Izin | Faza Hauna
Dasar Penegakan Hukum Undang-undang yang membahas mengenai PETI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) dalam Pasal. 31, yang menyebutkan: (1) Dihukum dengan …
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik …
KepMen esdm No. 1827/30/MEM/2018 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK (370 halaman) Dengan adanya Permen 26-2018 maka; Kepmen 555-1995 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja ...
Tiga Hal Ini Jadi Penyebab Maraknya Pertambangan Ilegal di …
JAKARTA, KOMPAS – Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia kembali marak. Aktivitas tambang ilegal ini kian meningkat dipicu harga komoditas mineral dan batu bara yang terus menguat dalam setahun terakhir. Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa …
(PDF) Hukum Agraria AMDAL Pertambangan Batu Bara di …
Hukum Agraria AMDAL Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Timur dalam Film Killers ... membahas tentang dampak adanya perusahaan tambang batu bara yang merusak lingkungan di Kalimantan Timur ...
DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN …
b) bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana. c) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedi, dll 6. Analisis data Data yang telah berhasil
Duh, Berantas Tambang Ilegal Tak Cukup Lewat Pendekatan Hukum
Adapun dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan …
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG …
hukum lingkungan tidak mempunyai 'Ibu ilmu hukum' yang eksplanatif. Hukum lingkungan yang bersifat interdisipliner merupakan terobosan dari ilmu hukum yang telah ada sebelumnya. Si dalamya ada hukum lingkungan keperdataan, kepidanaan dan administrasi. Lebih jauh lagi hukum lingkungan semakin berperan dalam beberapa bidang hukum …
Tumpulnya Penegakan Hukum dalam Kasus Perusakan Alam …
Sudah berulangkali kita membaca berita tentang permintaan agar penegak hukum bertindak tegas dalam mengatasi pembalakan liar dan tambang ilegal. Sayangnya, tidak semua permintaan tersebut terespon baik. Bahkan di lapangan praktek pembalakan liar dan tambang ilegal seperti dibiarkan begitu saja, padahal dampaknya sudah …
Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang …
Izin Usaha Industri untuk Pemurnian Mineral Logam
Izin Usaha Pemurnian Mineral Logam. Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") untuk kegiatan usaha pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan adalah KBLI 24201. Kelompok KBLI 24201 merupakan industri pembuatan logam dasar mulia yang …
Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di
Hasil penelitian ini adalah telah terdapat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan tambang Galian C di berbagai daerah tambang di Indonesia, namun kesadaran hukum masyarakat ...
(PDF) Makalah mengenai Studi Kasus …
Analisis Hukum Objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam kasus ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN …
hukum terhadap penambangan batubara ilegal dilihat dari sudut pandang mental ? C. Metode Penelitian Metode penelitian yang di-gunakan adalah : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian