PengendaLian GRATIFIKASI
dan/atau instansi. 5. Unit Pengendalian Gratifikasi; Menguraikan tugas dan kewenangan unit pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi di instansi. 6. Perlindungan bagi Pelapor; Menjelaskan jaminan perlindungan dan kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi. I Apa saja isi dari Aturan Pengendalian ...
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 2.1
2) Debu adalah partikel padat yang terbentuk dari proses penghancuran, penanganan, grinding, impaksi cepat, peledakan, dan pemecahan dari material organik atau anorganik seperti batu, bijih metal, batubara, kayu dan biji-bijian (Hidayat, 2000). 3) Debu adalah butiran-butiran padat yang dihasilkan oleh proses mekanisme
Regulasi Usaha di Daerah
kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Tujuan dari regulasi adalah untuk memastikan peraturan yang dibuat telah berjalan dengan efektif dan mewakili kepentingan publik)" Dengan demikian, regulasi tidak diterbitkan begitu saja, namun perlu dikaji lebih dalam agar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pemahaman di atas, regulasi
Kebijakan Pemerintah Terkait Kurikulum Merdeka
Implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini: 1. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022: Standar …
Regulasi VS Aturan, Sama atau berbeda? Pelajari Disini!
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Pasal 2 . Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk: a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan yang tidak Obat
Bangunan-bangunan Ini Wajib Dilengkapi Analisis Dampak
Untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yangtinggi, pengembang atau pembangun wajib menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin, yang minimal memuat: [8] Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas; Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan …
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN …
Suatu unit di bawah pusat koordinasi pertolongan yang dibentuk untuk membantu pusat koordinasi pertolongan dalam area tertentu dalam suatu wilayah SAR. 1.3.4 "Unit pengawas pantai". Suatu unit darat yang menetap atau bergerak, yang dibentuk untuk mengawasi keselamatan kapal-kapal di area pantai. 1.3.5 "Unit pertolongan".
Notification
Control Of Pollution) Act, 1974, and CentraHct6 the Governmentof Karnataka, in With the Karnataka State Pollution Control Board, heFeby makes the following rules further to …
Regulasi: Tujuan, Fungsi, dan Jenis-jenisnya
3. Regulasi konflik tujuan. Jenis regulasi ini yaitu peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan. Umumnya tujuan individu dan tujuan masyarakat. …
Peraturan Tinggal di Apartemen, Apa Hak dan Kewajiban …
Kewajiban Penghuni Apartemen. Hal-hal yang menyangkut kewajiban penghuni apartemen dan rumah susun telah diatur dalam Pasal 61 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1988. Agar lebih jelas, berikut peraturan tinggal di apartemen yang menjadi kewajiban para penghuninya.
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
a. melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi; b. menjamin dan memastikan Pesawat Tenaga dan Produksi yang aman, dan memberikan keselamatan dalam pengoperasian; dan. c. menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan …
Daftar Negara Wajibkan Google hingga Facebook Daftar, …
Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta raksasa teknologi seperti Google hingga induk Facebook, Meta untuk mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia.Negara mana lagi yang menerapkan aturan serupa? Pendaftaran PSE lingkup privat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor …
Kandidasi, Regulasi, Masalah dan Implikasinya | Electoral …
Bila UU No. 10 Tahun 2016 telah mengatur ambang batas minimum syarat pengajuan calon dari gabungan parpol yakni 20 persen dari kursi DRPD atau 25 persen dari suara sah hasil pemilu legislatif sebelumnya, namun aturan tersebut bisa dilengkapi dengan diberlakukannya ambang batas maksimum. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak …
PENATAAN KELEMBAGAAN UNTUK MENJALANKAN …
324 regulasi dan 75 regulasi direvisi. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian melakukan deregulasi 204 peraturan. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan dalam presentasi tersebut melakukan manajemen pembentukan regulasi, evaluasi regulasi dan pembangunan database. Sejumlah langkah perencanaan dan …
3. Kerangka regulasi | Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan …
Lingkungan kebijakan energi Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2007, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Energi No. 30/2007 1 yang merupakan landasan hukum dan struktur kelembagaan dalam pengelolaan energi. Sejak saat itu, pemerintah membuat sejumlah perubahan regulasi untuk mendorong dan …
Aturan Penggunaan Knalpot di Jalan Raya
Aturan penggunaan knalpot serta kebisingannya telah diatur pada peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur penggunaan dari jenis kendaraan bermotor hingga kebisingan knalpot yang digunakan oleh kendaraan. Penggunaan knalpot bising dapat membuat …
Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori
Regulasi – Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif.Oleh …
Aturan dan Regulasi
Mohon pelajari Aturan dan Regulasi yang mendasari pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan dalam KKP di Raja Ampat. Selain itu, perincian mengenai panduan pengelolaan KKP di Raja Ampat dapat Anda lihat pada dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Tahun 2019 -2038.
OJK Kebut Tiga Regulasi untuk Industri Asuransi. Apa Saja?
Bisnis, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi dan merampungkan tiga regulasi untuk industri asuransi, mulai dari regulasi terkait produk asuransi unit-link, pengaturan insurtech, hingga kebijakan countercyclical.Ketiga regulasi ini menjadi prioritas regulator untuk segera diselesaikan dan diterbitkan dalam waktu …
Regulasi
Regulasi. Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat, tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh:
Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan suatu …
Regulasi adalah pengaturan, yaitu seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Berikut Liputan6 rangkum dari berbagai sumber, Rabu (8/6/2022) …
Environmental Acts & Rules
Karnataka State Pollution Control Board "Parisara Bhavan", #49, Church Street, Bengaluru-560001. India. Contact us: Telephone: 080-25589111-4 / 25586520 / …
Peraturan Terbaru Asuransi Unit Link, Ini poin Pentingnya
Aturan Baru Asuransi Unit Link Akhirnya Terbit, Ini Poin-poin Pentingnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menerbitkan ketentuan baru terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link, yang mengatur perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank …
Regulasi Pengaturan Batas Wilayah Indonesia
Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Pengaturan Wilayah Negara Republik Indonesia yang pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Maret 2022. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum …
Cara Aman Menghancurkan Dokumen Penting yang Tidak …
Selain menggunakan mesin penghancur kertas, sebenarnya Anda juga dapat menghancurkan dokumen penting yang tidak terpakai dengan cara dibakar. Memang cara ini dapat mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan polusi jika asapnya tidak dijaga dengan baik. Meskipun begitu, cara ini cukup efektif untuk menghancurkan …
Karnataka State Pollution Control Board
About the Department The Karnataka State Pollution Control Board for Prevention and Control of Water Pollution was constituted by the Government of Karnataka on The …
Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal
Regulasi untuk pencegahan polusi akibat minyak dan air berminyak: 2 Oktober 1983: 99,20% Annex II: Regulasi untuk pengendalian polusi akibat zat cair berbahaya dalam bentuk curah: 2 Oktober 1983: 99,20% Annex III: Regulasi untuk pencegahan polusi akibat zat berbahaya yang dibawa melalui laut dalam bentuk kemasan: 1 Juli 1992: 98,4% …
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …
- 2 - jdih.pu.go.id 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
Ekosida: Apakah membunuh alam seharusnya …
Ekosida — yang secara harafiah berarti "membunuh lingkungan" — adalah gagasan yang tampaknya radikal dan, menurut para aktivis, masuk akal. Secara teori, tidak ada yang boleh dibiarkan begitu ...
Aturan Baru Asuransi Unit Link Akhirnya Terbit, Ini Poin …
Aturan baru asuransi unit link mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi dan tata kelola aset PAYDI. ... Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang! Syarat & Ketentuan ... Inovasi Baru Mandiri untuk Nasabah Korporasi di …
Perbedaan antara Aturan dan Regulasi
Perbedaan Utama: Aturan adalah pedoman yang disediakan untuk menjaga kelancaran fungsi suatu organisasi dan untuk menjaga perdamaian dan harmoni di antara orang-orangnya. Peraturan juga merupakan seperangkat pedoman informal yang menyatakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan seseorang. Regulasi dapat digunakan …
Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan, Kenali …
Regulasi adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dalam pemerintahan, biaa peraturan berarti ketentuan perundang …
Regulasi Adalah: Bentuk, Jenis, dan Tujuannya
Dalam regulasi meta (meta-regulation), seorang pengatur regulasi ditugaskan untuk menentukan aturannya sendiri. Peran regulator di meta regulasi sangat terbatas dalam pengawasan. 4. Multi-Level Regulation. Pada regulasi ini, otoritas aturan dikirim ke berbagai tingkatan teritorial-supranasional atau istilah lainnya regional dan …
UNI VERS I TAS UDAYANA BI RO KEMAHAS I S WAAN
ii TIM PENYUSUN Kampus Unud Jimbaran Badung, Bali 80361 Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax.(0361) 701907 Laman : Diterbitkan oleh: SWASTA NULUS Jl. Tukad Batanghari VI.B No. 9 Denpasar-Bali
Regulasi Umum Perlindungan Data
Regulasi (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan orang alami berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dan pada pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Direktif 95/46/EC (Regulasi Umum Perlindungan Data) Dibuat oleh. Parlemen Eropa dan Dewan. Referensi jurnal. L119, 4/5/2016, p. …
Hukum Tindakan Penghancuran atau Perusakan Barang …
Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang, dan. yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)
BUKU PANDUAN PRODUK REGULASI
Produsen dan importir bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produk-produk mereka memenuhi standar atau regulasi wajib sebelum produk-produk itu didistribusikan secara komersial, dalam kebanyakan situasi. Pasal 16 dari Kode Regulasi Federal (CFR) memuat regulasi pelaksanaan dari undang-undang di atas. Beberapa regulasi disusun …
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
(1) Satpam berkedudukan di kantor pusat dan unit pelaksana teknis, rumah dinas Menteri dan pejabat eselon I, dan tempat atau gedung milik Kementerian Sosial. (2) Dalam melaksanakan tugasnya satpam bertanggung jawab kepada: a. eselon II yang membidangi urusan umum untuk unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Sosial. b.
Panduan HRD: UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja …
Jadi, pasal-pasal yang tidak diubah atau dihapus di UU Ketenagakerjaan masih tetap berlaku. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setiap pekerja/buruh berhak atas …