(PDF) Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana
Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005
PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI BARANG RAMPASAN …
11 Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan . Barang rampasan merupakan salah satu komponen yang berada di dalam aset, maka barang rampasan diakui pada saat: 1. Terdapat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 2.
miếng dán chắn bùn trước sau cho Xsr155 | Shopee …
MÔ TẢ SẢN PHẨM. miếng dán chắn bùn trước sau cho Xsr155 bằng xốp dán keo 3m chắc chắn dán báo rửa xe ae dán phía dè trước thì cắt lại chút như hình cho đẹp, hoặc ghi …
Panduan RUPBASAN
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan …
MENTERIKEUANGAN INPONESIA
barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peratu:an Menteri Keuangan tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari …
Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan …
Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.[13] Menjawab pertanyaan Anda apa perbedaan penyitaan dengan perampasan oleh negara dan mengapa istilahnya berbeda, dapat kami jelaskan bahwa …
SKRIPSI IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHAP TERHADAP …
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi atas penyitaan benda atau barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan ...
SAKTI PELAPORAN
Hanya Kementerian dan Lembaga Negara tertentu yang mempunyai wewenang untuk menginput perolehan barang rampasan. Pada umumnya setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang rampasan/gratifikasi tersebut dirampas untuk negara, maka barang tersebut akan dilelang dan hasil lelang tersebut disetor ke Kas Negara. …
Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana …
115/Pid.B/2010/PN.LW dengan barang bukti balok olahan yang telah dinilai oleh appraisal seharga Rp544.990,00yang dalam amar putusan menyatakan barang bukti dirampas untuk negara. Dengan adanya ketentuan yang melarang pelelangan barang bukti tersebut, maka barang yang mempunyai nilai ekonomi tidak dapat menjadi salah satu sumber …
KPK Lelang Hasil Rampasan 4 Perkara Korupsi, dari …
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan melelang barang hasil rampasan dalam kondisi apa adanya ( as is) melalui Kantor …
Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan
Pengelolaan Barang Sitaan, Temuan dan Rampasan. ID. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian česk ...
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan
Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa dengan dihibahkan oleh Menteri atas usul Kejaksaan, KPK, dan/atau Oditurat; c. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau …
Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi
Sebagai pengelola barang Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerima dan menatausahakan barang rampasan negara dan gratifikasi yang didapatkan dari Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya atas barang rampasan dan gratifikasi tersebut ditetapkan statusnya menjadi bmn terlebih …
JAKSAAGUNG REPUBUK INDONESIA
fisik barang rampasan, dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri, yang menerangkan bahwa barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam putusan, surat perintah atau berita acara penyitaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan. (2) Atas dasar Surat Keterangan sebagaimana tersebut ...
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG …
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN RUPBASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG) SKRIPSI Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum Disusun oleh : Nama : BELLA BERLIANDA NIM : 12.20.0021
Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan
Barang hasil tindak pidana tersebut dapat disita aparat penegak hukum sebagai bahan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. ... Basmanizar, Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan …
Pengambilan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara …
Tidak memanfaatkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara tanpa hak untuk kepentingan pribadi atau golongan; Basan dan Baran dalam kondisi terawat/terpelihara; Menjamin adanya pengamanan potensi penerimaan Negara dalam pengelolaan Basan Baran. Jaminan Keamanan.
Beragam Masalah Barang Sitaan di Mata KPK dan Solusinya
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK kerap menemukan beragam masalah dalam benda sitaan yang diperoleh. Mulai dari harus merawat barang tersebut hingga menjaga agar harga jual barang itu tidak turun. Atas dasar itu, Agus menilai, perlu ada database tata laksana benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yang baik untuk …
Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan …
Terhadap adanya barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan yang dibiarkan rusak dan hancur sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis adalah sangat disayangkan, maka dengan menggunakan legal construction yang ditentukan dalam putusan MK No. 21/PUU-III/2005 dan Pasal 3 Keputusan Jaksa Agung R.I. No. …
PERANAN RUPBASAN DALAM PENYELAMATAN BENDA …
Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi. b. SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan.Surat c. SEJA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di …
PENANGANAN BENDA SITAAN DAN BARANG …
Barang Rampasan serta melakukaan urusan surat mneyurat dan kearsipan berkas . Adapun Tujuan dari tersedianya RUPBASAN ialah menjaga dan memelihara keutuhan alat/barang bukti serta nilai dari Benda sitaan ataupun Barang Rampasan Negara. Basan atau Benda Sitaan Negara adalah benda yang bisa bergerak ataupun yang tidak bisa …
Direktori Putusan
Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Bahwa pada surat kabar harian Republika hari Kamis tanggal 02 Februari2012, pada halaman 19 pada kolom mengenai Pengumuman LelangKedua Barang Rampasan An. …
Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan …
Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas …
Langkah Strategis Wujudkan Revenue Centre Djkn Melalui …
Dalam melaksanakan pengurusan barang rampasan negara, kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi : penatausahaan, penjualan secara lelang barang rampasan negara dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap barang rampasan negara, …
Apakah Barang Rampasan Negara Termasuk Keuangan …
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia. [1] Pasal 2 UU Keuangan Negara. [2] Pasal 1 angka 9 UU Keuangan Negara. [3] Pasal 1 angka 10 UU Keuangan Negara.
Mengoptimalkan aset hasil rampasan tindak pidana korupsi
Pertama, barang rampasan hasil tindak pidana korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdullah Syafii Nomor 19 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan luas tanah 187 meter persegi dan 123 meter persegi serta luas bangunan 898,6 …