Organisasi Maritim Internasional

IMO headquarters in London. IMO bergerak di bidang keselamatan laut Organisasi Maritim Internasional (Bahasa Inggris:International Maritime Organization atau IMO (dulunya dikenal sebagai Inter-Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO)), didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu: a. unsur perencanaan dan pembangunan; b. unsur usaha kepelabuhanan; dan : c. unsur operasi dan pengawasan. (2) Otoritas Pelabuhan dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan. Pasal 49 (1)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi …

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 ... Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Administrasi publik

Administrasi publik adalah disiplin akademis dan bidang praktik; yang terakhir digambarkan dalam gambar pegawai negeri federal Amerika Serikat pada sebuah pertemuan.. Administrasi Publik (bahasa Inggris: Public administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting …

(PDF) Kajian Pengawakan Kapal Tonase Kurang Dari GT 7 …

1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan …

Pengertian Tentang International Maritime Organization IMO

IMO adalah Badan Organisasi yang menangani masalah teknis dan sebagian besar kegiatannya dilaksanakan oleh beberapa Komite. International Maritime …

Ahli Ingatkan Lagi Perbedaan Otoritas dengan Daerah …

Jika pemerintah bermaksud menjadikan ibu kota negara baru sebagai daerah dengan kepala pemerintahannya ditunjuk presiden, yang tepat adalah pemerintahan khusus. ... Pemerintah Jelaskan Konsep Otoritas di RUU Ibu Kota Negara. Kompas/Wawan H Prabowo . Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kanan) …

Negara Jawa Timur

Dalam Pidatonya, wali negara Jawa Timur mengatakan bahwa, rakyat Jawa Timur berhasrat mengatur negara sendiri dengan jalan yang sah, bebas dari segala bentuk kekuatan dan ketakutan. Negara Jawa Timur sendiri dibentuk bukan untuk mengurangi otoritas bangsa melainkan merupakan bentuk dukungan terhadap ide tentang Negara …

Sistem Administrasi Pemerintahan Negara Di Laut by Capt.

Lembaran Negara Hindia Belanda (HB) 1939 Nomor 110 dimuat sebagai lampiran BAB G BAGIAN I ditentukan bahwa Armada Kapal Pemerintah dalam masa perang demikian pula dalam keadaan-keadaan lain yang menurut Gubernur Jenderal dipandang luar biasa, dipergunakan untuk melaksanakan dinas militer.

Negara bagian di Amerika Serikat

Negara bagian Amerika Serikat adalah 50 entitas politik konstituen yang membentuk pemerintahan federal Amerika Serikat. Empat di antaranya secara resmi menyebut dirinya sebagai "persemakmuran". ... Struktur pemerintah setiap negara bagian didasarkan pada konstitusi masing-masing. Banyak konstitusi negara bagian lebih rinci dan lebih …

Sarawak

Sarawak, populer dengan julukan Bumi Kenyalang ( / səˈrɑːwɒk /; Indonesia: [saˈrawaʔ]) adalah negara bagian di Malaysia. Negara bagian ini memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di Semenanjung Malaysia.

Apa itu NHAI? Otoritas jalan raya nasional India Informasi

Otoritas jalan raya nasional NHAI di India. panitia yang dibentuk oleh pemerintah yang bertanggung jawab pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan raya nasional. ...

Pengertian Negara Federal, Ciri, dan Contohnya …

Pengertian Negara Federal, Ciri, dan Contohnya. Oleh Abdul Rozak S.Pd Diposting pada 9 Oktober 2023. Negara federal atau negara federasi (atau juga dapat disebut sebagai negara bagian, provinsi, wilayah, kanton, …

Negara bagian

Negara bagian merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat.Banyak negara yang memiliki konstitusi federal memiliki wilayah pusat ini, yang kadang disebut negara bagian (state, estado), tanah (länder) atau Wilayah (province, provincia).Dalam kebanyakan hal wilayah-wilayah …

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK …

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3.

Wisma Mulia 2

Lokasi Wisma Mulia 2 - Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat QR8C+7QQ, Jl. Gatot Subroto No.6, RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah …

Kedutaan Besar Republik Indonesia, di London,, …

indonesia dan imo. pelindungan wni. tentang perwakilan. tentang perwakilan. sambutan dubes ri pejabat dan staf tentang indonesia. fungsi dan atase . fungsi multilateral menu …

Rekrutmen Pemerintah Negara Bagian Imo 2022/2023 …

Pemerintah Negara Bagian Imo Rekrutmen 2022/2023 telah diantisipasi di negara ini hingga saat ini, saya telah menerima banyak permintaan dari para calon di …

SETELAH PSO TAHUN 2019, DITJEN PERKERETAAPIAN TANDATANGANI KONTRAK IMO

SETELAH PSO TAHUN 2019, DITJEN PERKERETAAPIAN TANDATANGANI KONTRAK IMO DAN KA PERINTIS TAHUN 2019. Jakarta (04/01) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian kembali melaksanakan penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana …

New York (negara bagian)

New York adalah sebuah negara bagian Amerika Serikat di Amerika Serikat Timur Laut.New York kadang-kadang disebut New York State (Negara bagian New York) untuk membedakannya dari kota …

Hak Lintas Kapal Asing dalam UNCLOS 1982 | Jurnal Maritim

Tahun 1960 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bagian IV Konvensi UNCLOS 1982. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 6 Tahun 1996, pemerintah Indonesia menerbitkan PP No 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat …

Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan: Pengertian dan Macamnya

Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk …

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Subyek-subyek Hukum …

a. Negara Negara adalah subyek hukum internasional terpenting dan utama dikarenakan negara berperan aktif dalam perjanjian antar negara. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan negara yang berdaulat. Suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara apabila memiliki penduduk yang tetap, wilayah territorial,

PERAN INDONESIA DALAM KEANGGOTAAN …

kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Dewan IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan …