TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
A. KONSEP WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Wilayah Hukum Pertambangan terdiri …
(PDF) Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal …
Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)
"POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN …
Abrar, Ahmad Nugraha (2022) "POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 2. This study discusses the politics of mining law in the implementation of the …
(PDF) Mineral resources of Vietnam
Kušnír: Mineral resources of Vietnam mineralised sa nds averaging 5% heavy minerals; its reserves are: 212 0 00 t of ilmeni te, 49 000 t of zircon and 10 800 t of monazite and xenotine (Tremoli ...
BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum …
A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara 1. Pengertian Hukum Pertambangan ... 2010), hlm. 8 11 Ibid, hlm 14. 26 1. Hukum pertambangan umum 2. …
Sanksi Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral …
Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan ó E- ISSN. 2807-9264 Volume 2, September 2021 77 Sanksi Pidana dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kawasan Perbatasan Alif Arhanda Putra1 1Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, [email protected] Abstrak
Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral …
1387 | Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam (Marhaeni Ria Siombo) 1. Kendala dalam mengembangkan smelter di Indonesia, diantaranya keterbatasan cadangan mineral dan persebaran cadangan mineral sehingga tidak ada jaminan pasokan bahan baku; terbatasnya luas lahan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang …
(PDF) Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Abstrak Politik hukum pertambangan mineral dan batubara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bangsa sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
NOMOR 23 TAHUN 2010 ... MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), ... Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan …
Vietnam's 2010 Minerals Law: Legal corridor to …
Since the 2010 Minerals Law came into effect on 1/7/2011, the mining activity has become manageable and at the same time, opened a new direction for professional businesses …
PP No. 96 Tahun 2021
PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ... perlu menetapkan PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara …
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertam- bangan Mineral …
487. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Pada 1960, berdasaran mosi tadi, pemerintah menerbitkan sua-. tu kebijakan yang ...
The Mineral Industry of Vietnam, 2016 (PDF) | U.S.
Detailed Description. PDF format - Vietnam 2016 Minerals Yearbook chapter. Country chapters from the Minerals Yearbook (Volume III. -- Area Reports: …
Pengertian ASEAN
Pengertian ASEAN yang merupakan sebuah akronim dari Association of Souteast Asian Nations adalah Perhimpunan Negara-negara yang Berada dikawasan Asia Tenggara.Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara saja sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, …
Melaksanakan secara tepat hukum Vietnam dan hukum …
(VOVWORLD) - Badan-badan fungsional Vietnam baru saja untuk sementara menahan untuk menyelidiki dan menangani beberapa obyek yang melakukan propaganda menentang Negara Republik Sosialis Vietnam sesuai dengan pasal 88 dan pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan yang tepat ini adalah perlu …
(PDF) Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum …
Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ... 2010 is difficult to meet by community m... Download Free PDF View PDF. ... Sektor Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan …
UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara …
UU 4 tahun 2009 tentang Minerba mendefinisikan Pertambangan Mineral sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, …
Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010)
Hukum dan Undang-undang. Undang-undang. Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Rp 26.500. Hemat Rp 3.975. Rp 22.525. Judul. Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Penulis. Tim Redaksi. No. ISBN. 978. Penerbit. Fokus Media . Tanggal terbit. November …
Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. HUKUM TAMBANGAN
1 dr. h. salim hs., s.h., m.s. hukum tambangan2 lsi bab 1 pend.aliuluan'... 1 bah 2 pengertian dan' karakteristik hukum pertamban'gan' mineral dan' ba... Author: Hartono …
(PDF) Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal …
Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal di Vietnam dirasakan lebih mendukung bagi (PDF) Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan …
Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang …
Abstract. Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN …
Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 114-141 P-ISSN: 1693-4458 E-ISSN: 2598-5906 116 sendiri bagi pembangunan ekonomi Negara Indonesia, lebih dari itu untuk
Viet Nam
Viet Nam - Mineral Law (No. 60/2010/QH12). Viet Nam > NATLEX, the ILO's database featuring national laws on: labour, social security and related human rights
Lex Crimen Vol. X/No. 6/Mei/2021
VIETNAM1 Oleh: Jonathan K. Hosang2 Michael G. Nainggolan3 Djoly A. Sualang4 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk ... Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11. 11Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hlm. 82. 12. Lex Crimen Vol. X/No. 6/Mei/2021 116 karena kekeliruan mengenai …
(DOC) Evaluasi Kritis terhadap Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 …
Tulisan ini ingin melihat Apa dampak penerapan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap masyarakat dan bagaimana penerapan Pasal 22 huruf f dan 52 ayat (1)
Amerika Serikat
Situs web resmiusa.gov. Amerika Serikat, disingkat dengan AS atau A.S. ( bahasa Inggris: United States of America, disingkat USA atau U.S.A. atau United States, disingkat US atau U.S., harfiah: "Perserikatan Negara-Negara Bagian Amerika"), atau secara umum dikenal dengan Amerika saja, [catatan 1] adalah sebuah negara republik konstitusional ...
Melaksanakan secara tepat hukum Vietnam dan …
(VOVWORLD) - Badan-badan fungsional Vietnam baru saja untuk sementara menahan untuk menyelidiki dan menangani beberapa obyek yang melakukan …
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …
3 Tulisan Hukum|Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. e.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK …
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi tahap penetapan pidana dalam UU Mineral dan batubara mengalami kegagalan, dalam artian
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM …
Haris Subesar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Di Indonesia". Tesis, Magister, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Rahmat Fitriyadi, S.H., jabatan Analis Permasalahan ... Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMA H AGUNG
UU No. 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai …
Mau Skripsi Soal Pertambangan? Kenali 9 Izin Usaha
Ilustrasi . Ada 9 bentuk izin usaha pertambangan dalam rezim hukum Indonesia saat ini. Kategori izin ini bertambah tiga kali lipat dari UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebelum direvisi. Mahasiswa yang akan menulis skripsi dengan topik isu pertambangan perlu ingat UU Minerba telah …
Vietnam's 2010 Mineral Law
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MINERAL …
Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial, Padang, Thafa Media, 2012. Projdohamidjojo Martiman. 1997. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II. Jakarta, hal. 15 Romli Atmasasmita, 2012. Teori Hukum Integratif, Genta Publishing, Yogyakarta. Salim HS, 2004.
(PDF) Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara …
PUUVIII/2010 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 T ahun . 2004 tentang Perkebunan. Melalui putusan tersebut, MK membatalkan ... Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang ...
Pengalaman Vietnam Melakukan Transplantasi Hukum: …
50 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 27 JANUARI 2020: 45 -67 Penjajahan Perancis pada 1864-1954 mengubah wajah hukum Vietnam. Watak sistem hukum sipil mengemuka. Ada tatanan baru yang diimpor dari peradaban Barat. 16 Perancis, dengan semangat tata pemerintahan baru, memberlakukan kodifikasi hukum secara beragam.
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM HUKUM DAN KESEJAHTERAAN Mewujudkan Hukum yang Menyejahterakan x PENATAAN REGULASI MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Suparji, Rafqi Mizi ... PT Raja Grafindo,2010), hlm.23. 3 Hasan, Madjedi. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian …
PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HUKUM DI …
JURNAL SELAT Volume. 7 Nomor. 1, Oktober 2019. Halaman 98-117 101 Di insiden tersebut, 2 kapal pengawas perikanan Vietnam mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan KRI Tjiptadi-381.
Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia
RPP Kesehatan: Sorotan Publik Jatuh Pada Pembatasan Terhadap Produk Tembakau. Pharmacies, Health Industry, and Foods & Drugs Standard. Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan tentang Peraturan Pelaksanaan ("RPP Kesehatan") Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Keseharan ("UU 17/2023"), yang akan berisi berbagai …