Awalnya lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan gabungan Departemen Minyak dan Gas dengan Departemen Pertambangan pada tahun 1966. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan di bidang energI dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi bagi …
Contribute to legaojm/m development by creating an account on GitHub.
JAKARTA. Prinsip utama diterapkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang sentralistik serta keinginan pemerintah untuk konsisten dengan UUD 1945 pasal 33.Dalam acara "Seminar Hukum Online Peraturan Pelaksana UU Minerba", …
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg PD, secara merta merta, banyak menimbulkan banyak pertanyaan dari daerah terutama Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan …
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran ... Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak …
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral . Bidang. Halaman ini telah diakses 40888 kali FILE-FILE PERATURAN. Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.pdf ... Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Belum Tersedia. ABSTRAK PERATURAN. 2020. Peraturan Menteri …
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. SIARAN PERS. NOMOR: 058.Pers/04/SJI/2021. Tanggal: 12 Februari 2021. Libatkan Ahli Pertambangan, Dokumen Kebijakan Minerba Disusun Secara Transparan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan terus menyempurnakan aturan terkait kebijakan …
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011. 1 ... b. potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. (5) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kegiatan : ... Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bahan penyusunan rencana …
PP Nomor 1/2017 tentang Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diperlukan supaya UU No 4/2009 dapat ditegakkan, dan Pemerintah dapat mengatur secara tegas pengelolaan minerba yang memberikan …
JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (), baik perusahaan pertambangan mineral maupun perusahaan pertambangan batu bara.. Hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin izin usaha …
-----,, 2005, "Zonasi Wilayah Pertambangan Merapi di Kabupaten Magelang", Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang 9. -----, 2010, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara". 10.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi …
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba sesuai dengan Perpres Nomor 55 tahun 2022. Surat Edaran …
Bisnis, JAKARTA – Sedikitnya 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) 2022. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tersebut diteken Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemeneterian ESDM Ridwan …
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ... Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut. (2) Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas ...
Inspektur Jenderal, Akhmad Syakhroza, mengikuti Upacara Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77 bersama dengan Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Para Koordinator dan Subkoordinator secara virtual di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (10/4).
Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengultimatum setiap perusahaan tambang dan mineral agar tidak melakukan aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) meski di tengah situasi sulit seperti pandemi virus corona saat ini. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy …
Awalnya lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan gabungan Departemen Minyak dan Gas dengan Departemen Pertambangan pada tahun 1966. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan di bidang energI dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi bagi …
Bahan tambang dan mineral berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi beberapa macam, sebagai berikut: Bahan tambang energy merupakan bahan tambang yang menghasilkan energy dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah uranium, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahan tambang berbentuk …
Pada tahun 2009, penerimaan negara dari pertambangan meningkat menjadi sebesar Rp 51,58 triliun. Dan pada 2010, penerimaan negara dari subsektor ini kembali meningkat menjadi sebesar Rp 66,33 triliun dan memberikan konstribusi sekitar 4,4% dari total penerimaan negara. Salah satu karakteristik industri pertambangan …
Holding pertambangan BUMN atau MIND ID kini memiliki nama usaha PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Sebelumnya, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menjalankan dua fungsi yakni sebagai holding dan operasional peleburan alumunium. Kini, MIND ID kini akan fokus pada strategic holding company.
Seperti, Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2016, mengenai penetapan dan pemberlakuan SKKK PO di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Pengawas Operasional Pertama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM), dan Pengawas Operasional Utama (POU) yang mana untuk tiap …
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara T.E.U. Indonesia, Kementerian …
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 1, ayat 5 menyebutkan bahwa "Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di …