Detil Berita
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Pembahasan Penanganan Konflik Komoditas Batubara di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (17/11). ... Undang-undang Minerba No 3/2020 sudah mengakomodir terkait perselisihan ini tercantum dalam "Pasal 136 ayat 1 …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang ... Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ... batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; d. …
Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah …
Sejarah Pembentukan Undang- Untuk pengawasan dan pembinaan Undang Pokok Agraria, Isi, dan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha Pelaksanaannya,Djambatan. pertambangan di wilayah masyarakat hukum adat, perlu penggembangan instrumen- Imamulhadi. 2011.Penegakan Hukum Lingkungan instrumen baru untuk melindungi hak …
Enam Perusahaan Tambang Tandatangani Amandemen …
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono menandatangani 6 (enam) Naskah Amandemen Kontrak Karya (KK) pada hari Rabu (14/3) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Penandatanganan amandemen ini merupakan …
(PDF) Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh
Rancangan Undang – Undang (RUU) mineral dan batubara mineral dan batubara ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit – belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper ...
Detil Berita
Pengalihan IUP/IUPK. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 93 mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah …
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL …
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; e. bahwa berdasarkan pertimbangan …
ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG …
Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah Undang-Undang pertambangan Mineral dan batubara mengatur tentang korporasi dalam bentuk berbadan hukum yaitu dalam pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang 1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 …
UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP A. PERTAMBANGAN …
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan. Ketentutan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan.
IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral, …
b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; d. that on the grounds as intended by point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Mineral and Coal Mining; PENJELASAN UMUM GENERAL ELUCIDATION Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor …
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS. NOMOR: 179.Pers/04/SJI/2022 ... Perpres No. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang …
PP No. 96 Tahun 2021
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha …
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS REKLAMASI …
tambang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai tanggung jawab reklamasi lahan eks tambang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
NOMOR 3 TAHUN 2020. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik …
Pengertian Amandemen: Tujuan serta Hasil …
Pengertian Amandemen – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia, yang digunakan sebagai konstitusi pemerintahan negara.Undang-undang ini …
Amandemen UUD 1945: Tujuan dan Perubahannya
Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Amandemen UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan empat kali amendemen ada 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasa aturan perakitan, dan dua …
UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan …
UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses ... Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. ... pelaku usaha. Namun setelah terbit UU ini, …
UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang …
Download PDF UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Perubahan. ... dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Dasar hukum Undang-undang (UU) ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) …
15 Aturan Baru Dalam UU Minerba yang Baru Disahkan
JAKARTA - DPR bersama dengan pemerintah baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5) sore kemarin. Berdasarkan pemaparan Ketua Komisi VII DPR, …
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi …
Enam Perusahaan Tambang Tandatangani Amandemen Kontrak Karya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS. NOMOR: 0025.Pers/04/SJI/2018. Tanggal: 14 Maret 2018. Enam Perusahaan Tambang Tandatangani Amandemen Kontrak Karya: Penerimaan Negara Meningkat US$ 20 juta per Tahun ... Penandatanganan amandemen ini …
(DOC) Undang-Undang Tambang | Ayu Kuleh Putri
3.3 Prinsip dalam UU No. 4 Tahun 2009 Undang-undang Mineral dan batu bara mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. ... nasional. (Pasal5) 3. Pengelompokan usaha pertambangan : Mineral dan Batubara 4. Penggolongan tambang mineral : radioaktif, logam, non logam dan batuan. (Pasal 34) 5. 21 kewenangan berada …
Kotak Pandora Beralihnya Kewenangan Izin Tambang ke …
Peralihan izin diprediksi membuka potensi korupsi dan tumpang tindih lahan. Perizinan tambang tak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah mulai hari ini, Jumat (11/12). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara alias UU Minerba, pemerintah pusat mengambil alih perizinan …
Review Perbandingan UU Minerba No. 11 Th. 1967 VS UU …
UU 1 Tahun 1967 Vs.UU No.4 Tahun 2009 Hukum & Pengusahaan Energi | Prof. Hikmahanto Juwono NIKKA SASONGKO 120140204016 INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY MASTER DEGREE ENERGY SECURITY MAJOR 2015 Isi UU UU Nomor 11 Tahun UU Nomor 4 Tahun 1967 2009 37 Pasal dan 12 Bab 175 Pasal dan 26 Bab …
(PDF) PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Butir 7 pengertian Izin Usaha Pertambangan disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Pasal ...
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertam- bangan Mineral dan …
487. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Pada 1960, berdasaran mosi tadi, pemerintah menerbitkan sua-. tu kebijakan yang ...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Sementara dalam undang‑undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) …
Polemik Pemberian Izin Tambang Emas di Kepulauan Sangihe
Indonesia ditetapkan sebagai sebuah negara kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam hasil amandemen kedua Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ... Rencana …
KOMPARASI HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN DI …
bahwa pengaturan perijinan tambang ada di Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ... Terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja hanya …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP A. PERTAMBANGAN …
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan. Ketentutan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi …
Ini Poin-poin Penting dalam UU Minerba yang Baru …
JAKARTA, KOMPAS - Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia memasuki babak baru.. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP A.
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan. Ketentutan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pertambangan …
Perizinan Tambang dalam Revisi UU Minerba Dinilai
Oleh karenanya, sangat besar peluang inkonstitusinalitas pengahapusan pasal ini dalam revisi UU Minerba. "Kalau mengacu pada Pasal 18A UUD 1945, …