Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan – Info …

Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang …

Disebut Tak Gaji Ribuan Karyawan, Perusahaan …

Perusahaan mengoperasikan Tambang Emas Gosowong yang berlokasi di Pulau Halmahera. Mengutip laman resmi perusahaan, per Juni 2022 jumlah karyawan …

Jasa Pertambangan, Ketentuan baru dan Legalitas Usaha di …

19 Sep 2017. "Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan". Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek ...

Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan – Info Tambang

Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya …

Menghalangi Aktivitas Tambang Legal, Ini Sanksi Hukumnya

Dalam suatu aktivitas pertambangan, baik mineral maupun batubara, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu problematika hukum. Salah satunya adalah adanya tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menghalangi kegiatan pertambangan, baik pada kegiatan di tahap eksplorasi, operasi produksi, atau aktifitas lainnya.

Kepri Berburu PAD Laut, Kenapa Izin Tambang Pasir Kuarsa …

Tarif PNBP pasir laut mengacu ke KKP, meskipun Kementerian ESDM memiliki argumentasi pembanding lewat PP No.96/2021. Pasir laut, tegas beleid itu, masuk golongan pertambangan mineral dan tambang batu baru. Begitu juga tarif PNPB-nya, dengan tameng PP No.81/2019. Sedangkan Pasir Kuarsa, termasuk di Natuna, disebut …

Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Jika yang mengajukan permohonan IUP adalah sebuah perusahaan Firma atau komanditer maka persyaratan perlengkapan administrasi adalah sebagai berikut: Pengajuan untuk izin usaha pertambangan Eksplorasi mineral logam dan batubara: Surat permohonan untuk usaha ekstraktif kepada Kementerian Mineral dan Batubara.

Sewa Tanah : Mengenal Sistem Sewa Tanah dan Kegunaannya …

Sistem Pajak Dalam Penyewaan Tanah. Ada pajak yang harus dibayarkan oleh penyewa maupun pemilik yang menyewakan, semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh pasal 4 ayat 2. PPh atau pajak penghasilan adalah wajib dan sifatnya final sehingga baik penyewa maupun pemilik memiliki kewajiban dalam …

Debut Perdana, Saham RMKO Dibuka Lompat 24,44

Dalam debut perdananya, saham RMKO melesat 24,44% atau Rp 110 per saham menjadi Rp 560 per saham. Nantinya, penggunaan dana hasil IPO ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam mendukung kegiatan usaha berupa pembelian bahan bakar (fuel) untuk kegiatan operasi alat-alat berat, pelumas, pembelian suku …

Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru

Izin usaha ini diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (Pasal 1 angka 16 PP 96/2021). ... Dalam hal ini, pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal …

Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Sektor

Pada awal Juni 2021, Kementerian Keuangan telah menetapkan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak (WP) yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral. Aturan tersebut merupakan tujuan Pemerintah untuk …

PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ ATAU PENERIMAAN …

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangizin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin pertambangan rakyat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan pemegang kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan …

Dapatkah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Diberikan …

Menurut penjelasan umum UU 4/2009 menyatakan salah satu pokok pikiran dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan …

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DI …

TAMBANG PT. MAHAKAM SUMBER JAYA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA Budi Harjanto*, Sukirno, Irma Cahyaningtyas ... pemegang hak atas tanah yang dapat berupa sewa menyewa, jual beli dan pinjam pakai. 189 ... lahan-lahan tersebut dengan membangun akses masuk dan melakukan proses-proses

Pajak Pertambangan, Tahapan dan Penjelasannya

Terdapat pajak yang wajib dibayarkan pada tiap tahapan dalam industri pertambangan, di antaranya: Penyelidikan umum. Tahap ini ditujukan untuk menentukan potensi barang tambang yang ada pada suatu daerah dengan pengujian geologis. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak peneliti geologis, atas jasa ini terdapat kewajiban PPN …

Wajib Parkir Dolar di RI, Pengusaha Tambang …

11 Pengusaha Tambang Ini Masuk Daftar 50 Orang Terkaya RI 12 December 2022 20:24 WIB. Market Video Ekspor Naik, …

RRI.co.id

Salah satunya, aksi pelaku tambang yang menyewakan Ijin Usaha Tambangnya (IUP) untuk digunakan orang lain. Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan …

Terbaru! Daftar 139 Perusahaan Batu Bara Kantongi Izin Ekspor

1. Terbaru! Daftar 139 Perusahaan Batu Bara Kantongi Izin Ekspor. Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut pelarangan ekspor batu bara bagi 139 perusahaan batu bara hingga Kamis, 20 Januari 2022. Dengan demikian, 139 perusahaan batu bara tersebut bisa kembali melakukan …

Indef: Pertambangan Jadi Sektor Potensial di 2022

Bisnis, JAKARTA – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai prospek sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang potensial di tahun ini. "Pertambangan salah satu yang potensial, seiring harga komoditas mineral tambang yang meningkat," kata Eko kepada …

Siapakah Pemilik Tambang Emas yang Izinnya Ditolak …

Adanya gelombang penolakan tambang emas di Kepulauan Sangihe itu membuat pemerintah turun tangan. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap luas …

Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan …

Peralihan ini berlaku bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perpanjangan waktu perizinan pengusahaan pertambangan ini memiliki jangka waktu …

Begini Penjelasan Dirjen Minerba soal Izin Tambang Emas di …

Mulanya, Kata Ridwan, izin tambang itu lebih luas dari Pulau Sangihe, yaitu 123.850 hektare sementara Pulau Sangihe hanya seluar 73 ribu hektare. Dugaan …

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA …

2. Sewa 3. dst. Keterangan: 1. Kondisi/kelayakan yaitu kelayakan penggunaan peralatan yang dinyatakan dalam persentase (physical avalaibility) 2. Status kepemilikan alat: a. Untuk alat dengan status sewa, maka salinan dokumen perjanjian sewa peralatan dilampirkan b. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan

Kajian Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang pada …

Kajian Rencana Rekmlamasi dan Pasca Tambang… | 459 TeknikPertambangan,Gelombang 2, Tahun Akademik 2016-2017 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang serta Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang …

IUJP

Feel free to contact us ! CV AFITA CONSULTANT. GRIYA PERMATA BLOK B / 5 CIBUBUR – INDONESIA. TELP. 021 8225833 / 021 8202573. https://afitaconsultant.co.id. Email : [email protected]. IUJP - Izin Usaha Jasa Pertambangan, diberikan kepada badan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan.

Fokus Liputan: Morowali di Bawah …

Sebelum tambang masuk ke Kabupaten Morowali, desa-desa ini memang belum tersentuh listrik negara. Pun jalan-jalan banyak tak teraspal. Setelah tambang masuk, harapan perbaikan fasilitas ikut …

UU Minerba Baru Makin Ancam Hutan Lindung …

Revisi Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru usai bulan lalu mengancam keberlangsungan hutan lindung maupun konservasi. Pasalnya, dalam …

Ketua SBSI'92 Minta Konflik Pemegang Saham …

1 hour agoPasardana.id- Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diminta untuk memerhatikan nasib ribuan karyawan PT Teodore Pan Garmindo (TPG) karena belum …

Registrasi Izin Usaha Jasa Pertambangan

Permohonan perpanjangan IUJP harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bualn sebelum IUJK berakhirIUJP yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan perubahan IUJP jika terjadi perubahan pada Klasifikasi, …

Izin Pertambangan Pihak Asing

Kemudian, harus diingat juga bahwa ada ketentuan divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa s etelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki …

Mengenal Hak Guna Usaha Perkebunan

Pada dasarnya Hak Guna Usaha perkebunan punya konteks yang sama dengan HGU untuk penggunaan di sektor lainnya. Adapun subjek HGU menurut Badan Pertanahan Nasional adalah luas 5 hektare – 25 hektare untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan bagi badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan …

Tentang Kami

Pada tahun 2019, Petrosea diseleksi oleh World Economic Forum sebagai satu-satunya perusahaan tambang dan satu satunya perusahaan milik Indonesia yang masuk ke dalam Global Lighthouse Network berkat kesuksesan kami dalam mengimplementasikan teknologi Industri 4.0. ... Petrosea didukung penuh oleh pemegang saham utamanya, PT Caraka …

Emiten Batu Bara Ini Mau Bagi Dividen, Simak …

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten batu bara Grup Rajawali milik konglomerat Peter Sondakh, PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT) mengumuman, …

Perizinan Jual Beli Batubara

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Berikut adalah kutipan …

POIN PENTING MENGENAI KEWAJIBAN DAN LEGALITAS PERUSAHAAN …

"Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang" Bagi anda yang ingin menjalankan bisnis di bidang Jasa Pertambangan di Indonesia, sebaiknya ada perlu mengerti hal-hal apa …

Di Tengah Pandemi, Investasi Jasa Tambang Malah Melonjak!

Di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, imbuhnya, pemegang IUJP bisa melakukan bidang usaha penambangan. Aturan tersebut tertera di dalam Pasal 24 Ayat 3. "Di Undang-Undang sebelumnya, IUJP hanya sebatas konsultasi dan perencanaan saja," paparnya. Pasal 124 UU No.3 tahun …

IUJP Menurut Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 – Shinta

Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUJP, paling sedikit meliputi: PJO yang telah memiliki kompetensi pengawas operasional atau sertifikasi/ kualifikasi yang diakui oleh Kepala Inspektur Tambang (Kepala Teknik Tambang), dan disahkan oleh Kepala Teknik Tambang; dan.

TATA CARA SEWA BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Jangka waktu sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk : a. Kerja sama infrastruktur; b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. Ditentukan lain dalam Undang …